RAKYATMARAHPUTIH – BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bengkulu melihat masih besarnya potensi perluasan perlindungan pekerja di sektor swasta. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pendidikan, terutama guru dan tenaga kependidikan di bawah pengelolaan yayasan sekolah swasta.
Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bengkulu, Syafrial, mengatakan masih terdapat pekerja di sektor swasta yang belum terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Kalau kita dari potensi yang kita miliki dari data Kementerian Investasi, itu masih cukup besar, terutama belum tumbuh di sektor swasta yang belum terdaftar,” jelas Syafrial, Senin (2/11/2026).
Untuk menjangkau sektor pendidikan swasta, BPJS Ketenagakerjaan berkolaborasi dengan Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu serta konfederasi PGRI. Melalui kerja sama tersebut, pengelola yayasan diundang mengikuti sosialisasi mengenai program perlindungan dan kepesertaan.
Sebanyak 100 yayasan diundang pada tahap awal. Kegiatan akan dilanjutkan secara bertahap untuk menjangkau sekitar 300 yayasan atau sekolah yang menjadi sasaran.
Syafrial mengatakan pengelola yayasan perlu memperoleh penjelasan mengenai manfaat program BPJS Ketenagakerjaan agar perhatian terhadap perlindungan pekerja semakin meningkat.
“Kita ingin menjelaskan dan menginformasikan serta menyosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan dan kepatuhan atas program BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Ia berharap kegiatan tersebut mendorong yayasan lebih peduli terhadap guru dan tenaga kependidikan. Yayasan yang mengikuti sosialisasi juga diharapkan dapat menjadi pendorong bagi pengelola sekolah lainnya untuk memperhatikan kepesertaan pekerja.
“Nah, harapan tentunya nantinya ini menjadi trigger dan penyemangat juga bagi yayasan-yayasan yang lainnya untuk kita peduli pada guru-guru dan tenaga kependidikan lainnya,” katanya.
Dalam keterangannya, Syafrial juga menyebut adanya sekitar 3.000 data tenaga honorer yang terakumulasi dalam data non-ASN di tingkat Provinsi Bengkulu.
“Secara data yang memang terdata di kita ini terakumulasi dengan data non-ASN di tingkat provinsi itu ada sekitar 3000 data tenaga honor,” ungkapnya.
Angka tersebut disampaikan sebagai gambaran data tenaga honorer yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, potensi perluasan kepesertaan juga mencakup pekerja sektor swasta, termasuk di lingkungan pendidikan.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, mengatakan masih adanya guru yang belum terlindungi menjadi alasan pentingnya kegiatan tersebut. Ia menyoroti temuan guru yang diberhentikan tanpa memperoleh jaminan hari tua karena belum didaftarkan sebagai peserta.
Usin menyebut Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua sebagai tiga program yang perlu menjadi perhatian pengelola sekolah.
Menurutnya, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat membantu yayasan memberikan perlindungan kepada pekerjanya. Karena itu, ia mendorong pengelola sekolah yang belum mendaftarkan guru dan tenaga kependidikan agar segera menindaklanjutinya.
Penulis : Handi Pratama
Editor : Windi Junius
