RAKYATMERAHPUTIH – Pemerintah Provinsi Bengkulu akan menelusuri data sekitar 6.000 penerima yang belum mendapatkan bantuan pangan beras alokasi Juli, Agustus, dan September 2026.
Data tersebut akan disampaikan melalui pemerintah kabupaten dan kota untuk ditindaklanjuti hingga tingkat desa. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui penyebab bantuan belum tersalurkan sekaligus memastikan masyarakat yang memang berhak tidak terlewat.
Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, mengatakan secara keseluruhan penyaluran bantuan sudah mencapai 97,45 persen dari sekitar 263 ribu penerima.
Namun, pemerintah tidak ingin berhenti pada capaian tersebut. Sisa penerima yang belum memperoleh bantuan harus menjadi bahan evaluasi.
“Nah, tadi masih ada 6.000-an yang belum tersalurkan. Sehingga nanti kita minta melalui Bulog agar data-data tersebut bisa disampaikan ke kabupaten/kota sehingga kabupaten/kota bisa menindaklanjutinya sampai ke desa-desa,” kata Herwan, Rabu (7/10/2026).
Menurut Herwan, belum tersalurkannya bantuan bukan semata-mata disebabkan persoalan distribusi. Perubahan kondisi penerima juga memengaruhi data yang digunakan dalam penyaluran.
Beberapa penerima diketahui telah pindah domisili. Selain itu, terdapat penerima yang meninggal dunia serta perubahan data lainnya.
“Ada 2,5 persen yang tidak tersalurkan, karena ada data, mungkin ada yang pindah, ada yang meninggal, sebab pendataan masih berjalan. Atau perubahan data dan sebagainya,” jelasnya.
Karena itu, pembaruan data menjadi salah satu pekerjaan penting yang harus dilakukan pemerintah daerah. Herwan meminta evaluasi tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi, tetapi diteruskan hingga desa.
Masyarakat yang memenuhi kriteria namun belum mendapatkan bantuan juga perlu didata dan diusulkan kembali melalui mekanisme yang berlaku.
“Perlu dilakukan evaluasi secara terus-menerus di desa, terutama agar orang-orang yang belum mendapatkan ini bisa didata kembali untuk diajukan kembali,” ujarnya.
Kepala Perwakilan Bulog Bengkulu, Sugeng Hardono, juga menilai pembaruan data menjadi bagian penting dalam memperbaiki penyaluran bantuan pangan.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyesuaikan data dengan kondisi masyarakat terbaru di lapangan.
“Kita mohon untuk bisa ada pembaruan juga. Segera bisa diperbaiki, di-update agar datanya makin mendekati yang sebenarnya,” kata Sugeng.
Ia mengakui masih terdapat aspirasi masyarakat yang merasa memenuhi kriteria sebagai penerima, tetapi belum mendapatkan bantuan.
Keluhan tersebut menurut Sugeng perlu ditampung sebagai bahan pemutakhiran data.
“Proaktif juga atas usulan-usulannya dari masyarakat yang selama ini harusnya dapat ternyata enggak dapat, itu bisa aspirasinya bisa terjawab di pembaruan data nanti,” ujarnya.
