Seluma – Hingga pertengahan November 2025, ratusan bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kabupaten Seluma harus kembali bersabar. Pasalnya, gaji mereka yang tertunggak selama tiga bulan pada tahun 2024 dan empat bulan di tahun 2025 belum juga dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma, Kamis (13/11).
Sebelumnya, pemerintah daerah berjanji akan melunasi tunggakan tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2025. Namun, hingga kini janji itu belum terealisasi.
Salah seorang bidan PTT yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa dengan janji pemerintah yang tak kunjung ditepati.
“Janji tinggal janji. Gaji tenaga medis sampai hari ini belum dibayarkan. Pemerintah sempat berjanji akan membayar pada Oktober lewat APBD-P, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Kami lihat pemerintah sibuk dengan kegiatan Hari Kesehatan Nasional dan acara lainnya, tapi hak kami justru diabaikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, total tunggakan yang belum dibayarkan mencapai tujuh bulan.
“Tahun 2024 ada tiga bulan yang belum dibayar, dan tahun ini empat bulan lagi belum jelas. Kami hanya meminta kepastian agar hak kami segera dibayarkan sesuai janji pemerintah. Tahun ini sudah mau habis, tapi belum ada kejelasan. Tolong jangan diabaikan, walaupun gaji kami terkadang diterima empat hingga lima bulan sekali, itu tetap hak kami,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, Rudi Syawaludin, membenarkan bahwa pembayaran tunggakan gaji bidan PTT memang belum bisa dilakukan karena masih menunggu proses administrasi anggaran.
“Hutang gaji bidan PTT sudah diusulkan dalam APBD Perubahan. Saat ini DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) perubahan belum keluar, jadi kita masih menunggu prosesnya. Setelah DPA keluar, baru bisa dilakukan pembayaran,” jelas Rudi.
Ia juga meminta para bidan PTT agar tetap tenang dan menunggu proses berjalan.
“Kita harap tidak ada yang resah. Semua sudah dianggarkan, tinggal menunggu DPA keluar agar bisa direalisasikan,” tambahnya.
Tertundanya pembayaran gaji bidan PTT ini menjadi sorotan publik, mengingat para bidan tersebut merupakan tenaga kesehatan yang berperan penting dalam pelayanan dasar di tingkat desa dan kecamatan, namun justru sering menghadapi keterlambatan honor.
