BENGKULUBAROMETER – Pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperkuat pelaksanaan reforma agraria sebagai langkah strategis untuk menciptakan kepastian tata kelola pertanahan, membuka peluang investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di atas lima persen.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Bengkulu Tahun 2026 yang digelar di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Rabu (01/07/2026). Rakor mengangkat tema Reforma Agraria dan Tata Kelola Tanah Berkelanjutan di Provinsi Bengkulu.
Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, mengatakan reforma agraria bukan hanya berkaitan dengan penataan aset dan penyelesaian persoalan pertanahan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.
Menurutnya, target Indonesia menjadi negara maju harus diiringi dengan kontribusi setiap daerah, termasuk Bengkulu yang menargetkan pertumbuhan ekonomi lebih dari lima persen.
“Presiden telah menargetkan Indonesia menjadi negara yang maju dan sejahtera. Bengkulu tentu harus mengambil bagian dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Karena itu, kita menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen dan reforma agraria menjadi salah satu fondasi untuk mencapainya,” ujar Helmi.
Ia menjelaskan, salah satu langkah yang akan dilakukan pemerintah daerah ialah mempercepat koordinasi dengan berbagai instansi, seperti ATR/BPN, Pelindo, serta pemerintah kabupaten dan kota untuk menuntaskan berbagai persoalan tata ruang yang selama ini menjadi kendala dalam pengembangan investasi.
Helmi mengungkapkan, Bengkulu memiliki sejumlah potensi lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai kawasan industri. Potensi tersebut perlu segera ditindaklanjuti agar mampu meningkatkan daya saing daerah sekaligus menarik lebih banyak investor.
“Ada potensi lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan industri. Ini harus segera ditindaklanjuti agar Bengkulu memiliki daya saing dan mampu menarik lebih banyak investasi,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Helmi juga mengapresiasi sinergi yang telah dibangun antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan ATR/BPN, Kejaksaan Tinggi, TNI, serta pemerintah pusat dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan.
Kolaborasi tersebut, menurutnya, telah menghasilkan berbagai langkah strategis, termasuk pemanfaatan lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang untuk mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat.
“Reforma agraria adalah tanggung jawab bersama. Karena itu, mari terus memperkuat kolaborasi agar kebijakan pertanahan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pembangunan Bengkulu yang berkelanjutan,” tutup Helmi.
Melalui Rakor GTRA 2026, Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap koordinasi lintas sektor semakin solid sehingga pelaksanaan reforma agraria mampu menghadirkan kepastian hukum atas tanah, mempercepat investasi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Penulis : Handi Pratama
Editor : Windi Junius
