RAKYATMERAHPUTIH — Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap seluruh proyek pembangunan dan penyerapan anggaran menjelang penutupan Tahun Anggaran 2025. Pesan itu disampaikan dalam Rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Bengkulu yang digelar di Ruang Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (9/12).
Dalam arahan pembuka, Mian menyampaikan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memprioritaskan kualitas pekerjaan. Ia mengingatkan, proyek yang dilaksanakan tergesa-gesa di akhir tahun kerap berpotensi menimbulkan persoalan hukum maupun temuan audit di kemudian hari.
“Arahan Pak Gubernur tegas. Spesifikasi pekerjaan harus qualified, benar-benar sesuai dengan ketentuan. Saat pelaksanaan PHO, pastikan semuanya aktual, faktual, dan tidak menimbulkan permasalahan di masa depan,” ujar Mian.
Dalam rapat evaluasi tersebut, sejumlah proyek strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat turut mendapat perhatian khusus. Salah satunya adalah kegiatan pengaspalan atau peningkatan kualitas jalan, yang menurut Mian, harus dilaksanakan sesuai standar teknis yang berlaku.
Ia mencontohkan, penghotmikan jalan tidak sekadar selesai secara fisik, tetapi harus melewati serangkaian pengujian mutu material.
“Mulai dari mix design, komposisi material, hingga pelaksanaan di lapangan, semua harus terukur. Titik bor perlu diperbanyak untuk memastikan kualitas lapisan aspal. Ini penting untuk meminimalkan risiko Tuntutan Ganti Rugi (TGR),” jelasnya.
Mian mengingatkan bahwa pengawasan teknis tidak boleh dipisahkan dari administrasi pekerjaan. Dengan adanya pemeriksaan awal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), seluruh OPD diminta untuk memastikan dokumen pekerjaan, laporan progres, serta bukti-bukti realisasi sudah lengkap dan sesuai.
Selain kualitas proyek, isu lainnya yang menjadi fokus rapat adalah tingkat penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Bengkulu pada Tahun Anggaran 2025. Mian meminta seluruh OPD melakukan langkah percepatan agar realisasi anggaran tidak tertunda di akhir tahun.
Ia menekankan, serapan anggaran bukan sekadar angka, tetapi menyangkut kelancaran program pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“Saya ingin penyerapan anggaran 2025 ini clear dan tepat sasaran. Jangan sampai ada hambatan akibat kelalaian administrasi atau keterlambatan proses pengadaan,” katanya.
Mian juga mengingatkan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mengawal penyelesaian kegiatan. Ia meminta setiap OPD melakukan pemantauan intensif terhadap mitra kerja, mulai dari konsultan perencana hingga penyedia jasa konstruksi.
Penguatan koordinasi, menurutnya, merupakan kunci untuk mencegah terjadinya deviasi spesifikasi, pekerjaan tidak tuntas, hingga potensi kerugian negara.
Rapat evaluasi itu dihadiri oleh seluruh kepala OPD, tim teknis pengawasan, serta perwakilan inspektorat. Pada akhir pertemuan, Mian menegaskan kembali bahwa kepatuhan terhadap standar pembangunan daerah adalah tanggung jawab bersama demi menjaga akuntabilitas penggunaan APBD.
Penulis : Windi Junius
Editor : Redaksi
