RAKYATMERAHPUTIH – Pemerintah bersama aparat kepolisian terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan untuk menjaga integritas program dari berbagai bentuk penyimpangan, termasuk dugaan praktik ilegal jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Koordinasi intensif dilakukan antara Badan Gizi Nasional dengan Bareskrim Polri serta Satgas MBG Polri menyusul meningkatnya laporan dugaan penipuan di sejumlah daerah.
Wakil Kepala BGN mengatakan, program MBG merupakan program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendorong kesejahteraan ekonomi warga.
Karena itu, pemerintah tidak ingin program tersebut disalahgunakan oleh oknum tertentu demi mencari keuntungan pribadi.
“Program ini harus kita jaga bersama. Ini program mulia. Jangan sampai pelaksanaannya di lapangan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya saat berada di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (25/5/2026).
Menurutnya, dugaan penyimpangan yang terjadi saat ini berupa praktik penawaran jasa pengurusan titik SPPG dengan meminta sejumlah uang kepada masyarakat.
Para pelaku diduga menggunakan nama pejabat BGN untuk meyakinkan korban. Bahkan ada juga yang mengaku sebagai pejabat BGN agar masyarakat percaya.
Fenomena tersebut dinilai berbahaya karena tidak hanya merugikan masyarakat secara finansial, tetapi juga dapat merusak citra Program Makan Bergizi Gratis di mata publik.
BGN menegaskan bahwa pengurusan titik SPPG memiliki mekanisme resmi dan tidak dilakukan melalui perantara yang meminta bayaran.
Untuk itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati dan segera melapor apabila menemukan indikasi penyimpangan atau praktik mencurigakan terkait Program MBG.
Kasatgas MBG Polri Nurworo Danang menegaskan bahwa Polri akan mengawal penuh pelaksanaan program tersebut agar berjalan sesuai aturan.
Ia menyebut, pengawasan terhadap Program MBG penting karena program ini tidak hanya menyangkut pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menyentuh sektor ekonomi masyarakat.
“Satgas MBG Polri mendukung penuh penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG untuk mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum,” tegasnya.
Sejumlah laporan dugaan penyimpangan saat ini sudah ditangani oleh beberapa Polda. Salah satu kasus yang menonjol berada di wilayah Jawa Barat, di mana aparat berhasil mengamankan pelaku dugaan penipuan.
Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan aparat kepolisian di Tangerang dan Lombok Timur untuk menindaklanjuti laporan masyarakat lainnya.
Polri berharap masyarakat aktif membantu pengawasan dengan melaporkan setiap dugaan penyimpangan yang ditemukan di lapangan.
Menurut Nurworo Danang, semakin cepat laporan diterima aparat, maka semakin cepat pula langkah penindakan dilakukan sehingga korban baru dapat dicegah.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri saat ini menjadi perhatian pemerintah karena memiliki dampak besar terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
