RAKYATMERAHPUTIH – Keberadaan PLTU Teluk Sepang Bengkulu kembali menjadi perhatian publik. Kali ini bukan hanya soal pasokan batu bara, tetapi juga menyangkut dampak lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar.
Dalam rapat bersama Komisi III DPRD Bengkulu, Wakil Ketua Komisi III, Sri Rezeki, mengungkapkan adanya laporan masyarakat terkait Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di Kabupaten Seluma yang menyebabkan gangguan pada rumah warga.
“Keluhan ini sudah pernah disampaikan sebelumnya. Kami minta PLN dan PT TLB benar-benar menindaklanjuti agar masyarakat merasa aman,” kata Sri Rezeki.
Ia menegaskan bahwa aspek keselamatan warga harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan pembangkit listrik.
Selain masalah SUTT, DPRD juga mempertanyakan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dijalankan PT TLB. Anggota Komisi III DPRD Bengkulu, Darmawansyah, meminta perusahaan lebih transparan dalam pelaksanaan program sosial dan lingkungan.
“Jangan hanya bicara produksi listrik, tetapi juga tanggung jawab kepada masyarakat sekitar,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Environmental Engineering PT TLB, Zulhelmi, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga lingkungan. Salah satunya dengan penanaman pohon dan pengamanan area sekitar PLTU.
“Namun kami menemukan ada beberapa pohon di sekitar PLTU yang mati karena diduga dirusak secara sengaja oleh oknum tertentu,” katanya.
Zulhelmi juga menyampaikan bahwa program CSR tetap berjalan, termasuk membantu masyarakat sekitar melalui berbagai kegiatan sosial.
“Terkait SUTT, kami sudah menindaklanjuti laporan warga dengan memasang grounding listrik di rumah-rumah yang terdampak,” ujarnya.
Chief Strategy Officer PT TLB, Wang Sheng Yuan, menambahkan bahwa perusahaan berkomitmen mematuhi semua aturan yang berlaku, baik terkait lingkungan maupun keselamatan masyarakat.
“Kami mengikuti regulasi pemerintah dan arahan dari PLN dalam operasional PLTU,” katanya.
Sementara itu, pihak PLN UP3 Bengkulu menyatakan bahwa persoalan lingkungan dan keselamatan warga merupakan tanggung jawab bersama antara PLN dan operator PLTU.
Manager PLN UP3 Bengkulu, Teguh Aang Harmadi, menegaskan bahwa kelistrikan Bengkulu tetap aman, namun persoalan sosial harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan konflik dengan masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Bengkulu, Juhaili, mengatakan bahwa DPRD tidak hanya fokus pada soal listrik, tetapi juga pada dampak jangka panjang bagi masyarakat.
“Kami ingin pembangunan energi di Bengkulu berjalan seimbang dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan warga,” ujarnya.
Menurut Juhaili, DPRD akan terus melakukan pengawasan terhadap operasional PLTU Teluk Sepang agar tidak menimbulkan masalah baru.
“PLTU harus menjadi solusi bagi kebutuhan listrik, bukan sumber masalah bagi masyarakat,” katanya.
Penulis : Windi Junius
Editor : Redaksi
