RAKYATMERAHPUTIH – Musyawarah Daerah (Musda) ke-11 Partai Golkar Kota Bengkulu diproyeksikan menjadi momentum penting untuk mengakhiri polemik internal yang muncul pasca penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua, Sauri Oegan.
Sebagai Plt Ketua, Sauri menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah memastikan pelaksanaan Musda berjalan lancar dan demokratis.
“Kini tugas pokok saya adalah menyelenggarakan Musda ke-11 Partai Golkar Kota Bengkulu,” ujar Sauri, Rabu (22/04/2026).
Musda tersebut direncanakan digelar pada 25 April 2026, dengan catatan telah mendapatkan persetujuan dari DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu.
Menurut Sauri, Musda merupakan forum tertinggi di tingkat daerah yang akan menentukan arah kepemimpinan partai ke depan.
Ia memastikan seluruh kader memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses tersebut.
“Musda ini adalah ruang demokrasi. Semua kader punya hak untuk ikut serta,” katanya.
Penunjukan Sauri sebagai Plt sendiri dilakukan melalui Surat Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu Nomor 05/DPD/Gol-Bengkulu/IV/2026.
Keputusan ini diambil setelah masa kepengurusan sebelumnya berakhir pada Desember 2025.
Sauri menegaskan bahwa penunjukannya telah melalui mekanisme organisasi dan mendapatkan persetujuan dari DPP.
Persetujuan tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum Bahlil Lahadila dan Sekjen Muhammad Sarmuji.
Namun di sisi lain, sejumlah kader masih mempertanyakan dasar penunjukan tersebut.
Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Bengkulu, Yudi Darmawansyah, menilai bahwa seharusnya kepengurusan lama langsung diarahkan untuk Musda tanpa penunjukan Plt.
Meski demikian, banyak pihak melihat Musda sebagai jalan keluar terbaik untuk meredakan konflik.
Melalui Musda, seluruh perbedaan pandangan dapat disalurkan secara terbuka dan demokratis.
Pengamat politik menilai, keberhasilan Musda akan sangat menentukan masa depan Golkar di Kota Bengkulu.
Jika berjalan lancar, Musda tidak hanya menghasilkan kepengurusan baru, tetapi juga memperkuat soliditas internal partai.
Sebaliknya, jika polemik berlanjut, dikhawatirkan akan berdampak pada kinerja politik partai di tingkat daerah.
Sauri sendiri mengajak seluruh kader untuk menjadikan Musda sebagai ajang konsolidasi, bukan ajang konflik.
“Perbedaan itu hal biasa, tapi jangan sampai memecah. Musda adalah solusi,” tegasnya.
Ia juga memastikan bahwa seluruh tahapan Musda akan dilakukan sesuai aturan partai dan menjunjung tinggi prinsip transparansi.
Dengan demikian, hasil Musda diharapkan dapat diterima oleh seluruh kader.
“Yang terpenting adalah kita menjaga kebersamaan dan membangun Golkar ke depan,” tutupnya.
Penulis : Handi Pratama
Editor : Windi Junius
