RAKYATMERAHPUTIH – Desakan percepatan Tol Bengkulu tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga menyangkut komitmen pemerataan pembangunan nasional. Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Angkatan Muda Sriwijaya (KAMSRI) menilai proyek ini menjadi ujian nyata keseriusan pemerintah dalam membangun daerah di luar Pulau Jawa.
Ketua DPP KAMSRI Bidang Politik dan Keamanan, Maulana Taslam, menyampaikan bahwa selama ini Bengkulu menghadapi ketertinggalan infrastruktur dibanding daerah lain di Sumatera. Ketika jaringan Tol Trans Sumatera terus berkembang, Bengkulu belum terintegrasi secara optimal.
“Jangan sampai komitmen pemerataan hanya menjadi narasi politik tanpa realisasi konkret. Bengkulu berhak mendapatkan perhatian yang setara,” tegas Maulana.
Ia menyebut, proyek yang berada dalam skema Proyek Strategis Nasional tersebut harus mendapatkan kepastian waktu dan langkah terukur. Tanpa target yang jelas, proyek berpotensi kembali tertunda.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan pendanaan, mempercepat pembebasan lahan, serta memperkuat pengawasan agar tidak terhambat masalah administratif.
Dalam sudut pandang politik dan keamanan, Maulana mengingatkan bahwa kesenjangan pembangunan dapat memengaruhi stabilitas sosial. Ketika masyarakat merasa tertinggal, rasa ketidakadilan bisa tumbuh.
“Pembangunan yang merata adalah fondasi stabilitas. Jangan biarkan ketimpangan dibiarkan terlalu lama,” ujarnya.
KAMSRI juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat terdampak dan lingkungan. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama.
Tol Bengkulu, lanjut Maulana, akan menjadi simbol keberpihakan negara kepada daerah yang selama ini belum maksimal mendapatkan sentuhan pembangunan infrastruktur besar.
“Kami berharap ada batas waktu yang jelas dan langkah konkret. Bengkulu tidak boleh terus menjadi penonton dalam peta pembangunan nasional,” pungkasnya.
