RAKYATMERAHPUTIH – Di akhir Desember 2025, Indonesia menyaksikan sebuah drama politik panjang yang seolah menghapus tirai pemisah antara panggung depan dan belakang. Sorot lampu kini tertuju pada satu aktor utama: Prabowo Subianto. Ia hadir dengan citra baru—kakek gemoy yang hangat, tegas di kancah internasional, serta penggerak program makan bergizi gratis yang menyentuh jutaan anak sekolah dan ibu hamil. Namun, di balik tepuk tangan itu, bisikan semakin lantang: apakah sosok ini telah benar-benar berdamai dengan masa lalunya sebelum memimpin sebuah bangsa?
Prabowo membawa beban berat: ambisi yang menyala sejak muda, masa lalu militer yang masih dibayangi tuduhan pelanggaran HAM 1998, serta dorongan untuk membuktikan bahwa ia bukan lagi “jenderal yang kalah berkali-kali”, melainkan pemimpin yang dicintai rakyat. Rebranding-nya sukses gemilang—dari figur garang menjadi viral di media sosial. Namun, tahun pertama kepemimpinannya menunjukkan transformasi itu belum tuntas. Ada momen impulsif, keputusan sentralisasi cepat, serta respons terhadap protes yang terkadang kaku. Seolah kekuasaan yang diraih setelah puluhan tahun menanti itu masih harus dibuktikan setiap hari, melalui setiap kebijakan.
Di sinilah dramaturgi politik Indonesia klasik menemukan wajah baru. Dulu, netralitas ASN digaungkan menjelang pemilu, tapi jabatan eselon menjadi komoditas politik di belakang layar. Kini, pola itu berlanjut dengan nuansa lebih personal. Konsolidasi kekuasaan Prabowo yang agresif—kabinet raksasa penuh loyalis, sentralisasi wewenang, serta perluasan peran militer—membuat birokrasi semakin sulit bernapas bebas. ASN tak lagi sekadar alat penguasa umum, melainkan instrumen ambisi satu orang untuk menjaga segalanya terkendali.
Di balik itu, peran oligarki semakin menonjol: pertemuan-pertemuan dengan konglomerat besar seperti Anthony Salim, Prajogo Pangestu, Aguan, Tomy Winata, dan Boy Thohir menunjukkan kolaborasi erat dengan “oligark baru” yang lebih selaras dengan visi nasionalis Prabowo—berbeda dari jaringan oligarki era Jokowi yang sering dikaitkan dengan proyek infrastruktur dan investasi asing tertentu. Namun, kritik muncul bahwa ini hanya pergantian wajah, sementara konsolidasi modal melalui Danantara dan kebijakan ekstraktif tetap memperkuat pengaruh elite ekonomi, meski dengan retorika anti-oligarki di panggung depan.
Slogan negara hukum terdengar semakin hampa. Prabowo membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia yang mandiri, berbicara tentang keadilan, namun kasus HAM masa lalu tetap menggantung tanpa resolusi tegas. Hukum sering tampak sebagai alat fleksibel yang menyesuaikan kebutuhan kekuasaan. Karena noda masa lalu Prabowo sendiri belum sepenuhnya terselesaikan, komitmen pada supremasi hukum itu kadang terasa seperti naskah yang ditulis orang lain.
Survei kepuasan masih tinggi—bertengger di sekitar 78 persen pada November 2025—digembar-gemborkan sebagai bukti dukungan rakyat. Program makan bergizi gratis yang ambisius, program food estate untuk swasembada pangan, kunjungan diplomatik intensif ke Rusia dan Pakistan, serta citra “gemoy” yang dipelihara menjadi tameng terhadap kritik. Namun, di balik angka itu, ada suara lain: keresahan generasi muda atas protes yang terbatas, serta rasa bahwa citra sering kali lebih diutamakan daripada substansi.
Proses seleksi jabatan tinggi, pengadaan barang jasa, dan pengelolaan BUMN juga mengikuti pola serupa. Ada tindakan tegas terhadap tambang dan sawit ilegal yang dipuji luas, tapi peluncuran Danantara—badan pengelola investasi negara yang mengonsolidasikan aset triliunan rupiah—membuka ruang diskresi baru. Loyalitas sering lebih diutamakan daripada kompetensi. Kekuasaan terkonsentrasi di satu tangan membuat keputusan lebih cepat, tapi juga lebih rentan terhadap kepentingan pribadi dan lingkaran terdekat.
Puncaknya adalah pengelolaan kekayaan alam—arena pertarungan “diam-diam” dengan pendahulu, Joko Widodo. Prabowo mewarisi model ekstraktif agresif: hilirisasi nikel, ekspansi batu bara, proyek strategis nasional yang menggusur lahan. Ia melanjutkannya dengan semangat “ekonomi Pancasila” yang lebih nasionalis, termasuk kelanjutan program food estate yang diwarisi dari era sebelumnya—dengan anggaran ratusan triliun untuk cetak sawah baru, modernisasi pertanian, dan target swasembada beras serta jagung. Pemerintah mengklaim kemajuan melalui teknologi dan fokus pada lahan terdegradasi, bahkan mengalihkan sebagian ke Papua untuk menghindari kegagalan di Kalimantan. Sambil membersihkan beberapa “piring kotor” warisan Jokowi—seperti kerusakan lingkungan di Kalimantan dan konflik agraria. Prioritas Ibu Kota Nusantara dikurangi, menteri kunci diganti, tapi fondasi dasar tetap: pertumbuhan di atas segalanya, meski rakyat lokal, masyarakat adat, dan lingkungan membayar mahal—dengan kritik keras atas deforestasi, penggusuran lahan, serta pengulangan kegagalan proyek serupa selama dekade-dekade sebelumnya.
Di penghujung tahun ini, Indonesia menyaksikan seorang aktor yang lama menanti peran utama akhirnya naik panggung, tapi masih memegang naskah lama. Ambisinya besar, energinya nyata, tapi konflik batin—kebutuhan kontrol, beban masa lalu, serta bayang-bayang pendahulu—membuat drama ini belum mencapai klimaks memuaskan.
Kita, penontonnya, tak bisa lagi duduk diam di kursi gelap. Panggung ini bukan milik banyak aktor tanpa wajah. Ia kini bernama Prabowo. Selama ia belum sepenuhnya berdamai dengan dirinya sendiri, bangsa ini akan terus menyaksikan drama serupa: janji di depan, transaksi di belakang, serta harapan yang perlahan terkikis di bawah sorot lampu terlalu terang. Mungkin saatnya kita bukan sekadar penonton, melainkan penulis ulang naskahnya.
