RAKYATMERAHPUTIH – Empat Lawang kembali dipaksa menelan pil pahit. Menjelang Ramadan yang seharusnya menjadi momentum menenangkan hati dan mempererat kebersamaan, warga justru dihadapkan pada persoalan mendasar: kelangkaan gas elpiji 3 kilogram atau yang dikenal sebagai gas melon. Di sejumlah kecamatan, pangkalan resmi memasang tulisan “Gas Kosong”. Sementara di warung kecil, harga melambung tak terkendali.
Kondisi ini bukan sekadar gangguan distribusi biasa. Ini adalah persoalan hajat hidup orang banyak. Gas bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha kecil. Namun di lapangan, yang terjadi justru sebaliknya: rakyat kecil tercekik, sementara dugaan permainan harga menguat.
Aktivis muda yang juga kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Alha, menyebut situasi ini sebagai kegagalan serius pengawasan distribusi. Ia menilai pemerintah daerah tidak boleh lagi bersembunyi di balik alasan klasik seperti “stok aman” atau “kendala teknis”.
“Kita bicara soal kebutuhan dasar. Gas 3 kg ini menyangkut dapur rakyat. Kalau barangnya langka dan harganya melonjak sampai Rp35 ribu hingga Rp45 ribu, ini jelas ada yang tidak beres. Jangan sampai rakyat terus jadi korban,” tegas Alha, Jumat (20/02/2026).
Menurutnya, selisih harga yang terlalu jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi indikator kuat adanya persoalan di rantai distribusi. Jika HET sudah ditetapkan, namun harga di pengecer bisa melambung hampir dua kali lipat, maka pertanyaannya sederhana: di mana pengawasan?
Alha menilai kelangkaan ini bukan hanya berdampak pada ibu rumah tangga, tetapi juga memukul pelaku UMKM seperti pedagang gorengan, warung makan, hingga usaha rumahan yang bergantung penuh pada gas bersubsidi. Ketika harga naik drastis, mereka terpaksa memilih antara menaikkan harga jual atau menanggung kerugian.
“UMKM ini tulang punggung ekonomi daerah. Kalau mereka dipaksa beli gas mahal, otomatis harga makanan naik. Ujung-ujungnya masyarakat juga yang terbebani,” ujarnya.
Di sejumlah titik, warga terpantau berkeliling membawa tabung kosong, berharap ada distribusi masuk. Antrean panjang menjadi pemandangan yang kembali terulang. Ironisnya, situasi ini terjadi hampir setiap menjelang hari besar keagamaan. Seolah-olah kelangkaan telah menjadi ritual tahunan yang tak pernah benar-benar diselesaikan.
Kritik keras juga diarahkan pada lemahnya transparansi data distribusi. Berapa kuota yang masuk ke Empat Lawang? Berapa pangkalan aktif? Bagaimana pola pengawasannya? Pertanyaan-pertanyaan itu hingga kini belum dijawab secara terbuka kepada publik.
“Kalau distribusi berjalan normal, kenapa pangkalan kosong? Kalau stok aman, kenapa rakyat kesulitan? Pemerintah jangan hanya menyampaikan pernyataan normatif. Tunjukkan data dan langkah konkret,” kata Alha.
Ia mendesak pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk melakukan sidak menyeluruh, menelusuri kemungkinan penimbunan atau permainan di tingkat agen dan pengecer. Selain itu, perlu ada evaluasi serius terhadap sistem distribusi agar tidak terus berulang setiap tahun.
Keresahan masyarakat kini berada di titik jenuh. Ramadan seharusnya menjadi bulan penuh berkah, bukan bulan penuh kecemasan mencari bahan bakar untuk memasak sahur dan berbuka. Jika dapur rakyat padam, maka stabilitas sosial pun terancam.
Alha menegaskan, mahasiswa dan elemen masyarakat sipil akan terus mengawal persoalan ini hingga ada solusi nyata.
“Kami tidak ingin janji. Kami ingin tindakan. Jangan tunggu gejolak sosial baru pemerintah bergerak,” tegasnya.
