RAKYATMERAHPUTIH – Konflik antara nelayan tradisional dan pengguna alat tangkap trawl di Bengkulu kembali mengemuka. Di balik konflik tersebut, muncul tuntutan kuat agar pemerintah lebih serius melindungi hak nelayan kecil sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut.
Isu ini menjadi pembahasan utama dalam dialog publik yang digelar Ekologi Maritim Indonesia di Aula Hotel Adeva Bengkulu, Rabu (15/4/2026). Forum ini dihadiri berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga perwakilan nelayan.
Koordinator Nasional Ekomarin, Marthin Hadiwinata, menilai bahwa konflik yang terjadi saat ini menunjukkan masih lemahnya perlindungan terhadap nelayan kecil.
“Ini bukan hanya soal alat tangkap, tetapi soal keadilan. Nelayan kecil sering kali berada di posisi yang dirugikan,” ujar Marthin.
Menurutnya, negara harus hadir secara nyata untuk menjamin hak dasar nelayan. Tidak hanya dalam hal pengaturan wilayah tangkap, tetapi juga dalam perlindungan sosial.
Ia menekankan pentingnya pemberian jaminan seperti asuransi nelayan, akses layanan kesehatan, serta pendidikan bagi keluarga nelayan.
“Nelayan adalah bagian penting dari ekonomi daerah. Mereka harus mendapatkan perlindungan yang layak,” katanya.
Selain itu, Marthin juga mendorong adanya pemetaan wilayah tangkap yang dilakukan secara partisipatif. Artinya, nelayan harus dilibatkan dalam menentukan batas-batas wilayah tangkap agar tidak terjadi tumpang tindih.
Pemetaan ini juga penting untuk melindungi kawasan-kawasan tertentu yang menjadi tempat berkembang biaknya ikan.
“Wilayah pemijahan ikan harus dijaga. Kalau perlu ditutup sementara, tapi pemerintah harus memberikan insentif agar nelayan tidak dirugikan,” jelasnya.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Tanpa perlindungan yang baik, hasil tangkapan ikan bisa terus menurun dan merugikan nelayan dalam jangka panjang.
Marthin juga mengingatkan bahwa kebijakan perikanan harus berbasis data yang akurat dan disusun secara transparan. Dengan demikian, kebijakan yang diambil tidak menimbulkan kebingungan di kalangan nelayan.
“Semua harus jelas dan terbuka. Jangan sampai nelayan bingung dengan aturan yang berubah-ubah,” ujarnya.
Ia menambahkan, selama ini banyak kebijakan yang dibuat tanpa melibatkan nelayan secara langsung. Akibatnya, kebijakan tersebut sering tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Melalui dialog ini, diharapkan pemerintah dapat mengambil langkah konkret dalam menyusun kebijakan yang lebih berpihak kepada nelayan kecil.
Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap yang merusak juga harus diperketat agar tidak merugikan nelayan tradisional.
Jika perlindungan terhadap nelayan kecil tidak segera diperkuat, konflik dikhawatirkan akan terus terjadi dan semakin sulit dikendalikan.
“Sebaliknya, jika pemerintah mampu menghadirkan kebijakan yang adil dan berpihak, maka konflik bisa ditekan dan kesejahteraan nelayan meningkat” tutupnya
Penulis : Handi Pratama
Editor : Redaksi
