RAKYATMERAHPUTIH – Pemerintah Provinsi Bengkulu tancap gas menyiapkan fondasi kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Fokusnya jelas yakni percepatan pembangunan infrastruktur dan pembentukan kawasan industri sebagai motor utama kebangkitan ekonomi Bengkulu pada 2027.
Komitmen itu ditegaskan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Bengkulu untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang digelar di Gedung Pola Merah Putih, Jumat 10 APril 2026.
Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama di tahun kedua masa kepemimpinannya. Ia optimistis, pembangunan infrastruktur yang merata akan menjadi pengungkit sektor lain, terutama pertanian dan ekonomi masyarakat.
“Fokus kita tetap pada infrastruktur. Tahun pertama sudah kita maksimalkan, dan di tahun kedua ini kita dorong lebih kuat lagi. Kalau infrastrukturnya bagus, pertanian ikut bagus, ekonominya juga ikut tumbuh,” tegas Helmi.
Tak hanya itu, Pemprov Bengkulu juga mulai serius mendorong pembentukan kawasan industri. Langkah ini dinilai krusial untuk membuka lapangan kerja baru sekaligus mendorong hilirisasi potensi sumber daya alam yang selama ini belum optimal.
“Kita masih dorong kawasan industri. Bengkulu ini belum punya. Kita belajar dari daerah lain seperti Medan, di sana terbukti kawasan industri mampu menciptakan lapangan kerja dan mempercepat hilirisasi. Ini jadi pekerjaan rumah kita,” ujar Helmi.
Sementara itu, Kepala Bapperida Provinsi Bengkulu, Yuliswani, menjelaskan bahwa Musrenbang menjadi forum strategis untuk menyatukan arah pembangunan dari berbagai level pemerintahan.
“Musrenbang ini forum sinkronisasi. Semua usulan pembangunan mulai dari desa, kabupaten/kota, hingga provinsi kita padukan agar selaras dengan kebijakan nasional,” jelasnya.
Ia menambahkan, arah pembangunan 2027 tidak hanya berfokus pada infrastruktur semata, tetapi juga penguatan konektivitas dan pengembangan kawasan industri secara terintegrasi.
“Target kita jelas, kawasan industri, konektivitas, termasuk akses jalan tol harus berjalan beriringan. Ini penting untuk membuka akses ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah,” ungkap Yuliswani.
Dalam hal pembiayaan, Pemprov Bengkulu tidak hanya mengandalkan APBD. Pemerintah juga akan menggandeng pemerintah pusat serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).
“Tidak semua program bisa dibiayai daerah. Kalau kewenangan pusat, kita usulkan ke pusat. Kalau fiskal terbatas, kita dorong dukungan stakeholder, termasuk CSR,” paparnya.
Lebih jauh, ia menyebut arah pembangunan Bengkulu telah tertuang dalam RPJMD dengan tujuh prioritas pembangunan, 22 program strategis, dan 21 program unggulan yang menjadi pijakan utama menuju 2027.
“Semua program ini harus dikerjakan bersama. Tidak bisa hanya pemerintah provinsi, tapi juga kabupaten/kota, pemerintah pusat, hingga pihak swasta. Ini kerja kolaboratif,” tutupnya.
Dengan strategi besar ini, Bengkulu bersiap keluar dari keterbatasan dan menatap masa depan sebagai daerah yang lebih kompetitif, terhubung, dan berdaya saing tinggi.
