RAKYATMERAHPUTIH – Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, memastikan usulan pembangunan dari Pemerintah Kabupaten Lebong tidak akan terhambat birokrasi. Ia menegaskan akan mengawal langsung agar semua aspirasi segera ditindaklanjuti ke kementerian terkait.
Pernyataan itu disampaikan Sultan saat menerima Bupati Lebong, Azhari, dalam pertemuan di Kantor DPD RI, Selasa (14/4/2026).
Menurut Sultan, usulan yang disampaikan tidak boleh hanya berhenti di pembahasan. Ia ingin seluruh program yang diajukan benar-benar masuk tahap eksekusi dan bisa dirasakan masyarakat.
“DPD RI siap menjembatani dan mengawal agar usulan ini segera direalisasikan,” tegasnya.
Sultan menilai langkah Bupati Lebong yang datang langsung menyampaikan kebutuhan daerah merupakan bentuk keseriusan dalam mendorong pembangunan. Ia menyebut pendekatan seperti ini penting agar program daerah mendapat perhatian di tingkat pusat.
Sebagai senator asal Bengkulu, Sultan menegaskan DPD RI memiliki peran strategis sebagai penghubung antara daerah dan pemerintah pusat. Ia memastikan komunikasi akan terus dilakukan secara intensif agar tidak ada hambatan dalam proses realisasi.
Salah satu fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah proyek panas bumi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Hulu Lais. Proyek ini dinilai sangat penting karena berkaitan dengan ketahanan energi nasional.
Namun, Sultan mengingatkan masih adanya kendala teknis yang harus segera diselesaikan, terutama terkait proses turbin oleh PLN. Ia tidak ingin proyek strategis ini terus tertunda.
“Ini proyek penting, harus segera ada solusi agar tidak berlarut-larut,” ujarnya.
Selain energi, sektor kesehatan juga menjadi perhatian. Sultan mendukung peningkatan fasilitas RSUD di Kabupaten Lebong agar layanan kesehatan semakin merata, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil.
Menurutnya, akses kesehatan yang baik adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi pemerintah.
Dorong Program Sosial dan Penanganan Bencana
Di bidang sosial, Sultan menilai program bedah 100 unit rumah layak huni untuk masyarakat kurang mampu sebagai langkah konkret yang harus segera diwujudkan. Program tersebut dinilai bisa langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Sementara itu, di sektor kebencanaan, Sultan menekankan pentingnya dukungan sarana dan prasarana, seperti alat berat dan armada pemadam kebakaran. Hal ini dinilai penting untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi situasi darurat.
Sultan menegaskan, percepatan pembangunan daerah tidak boleh terhambat oleh proses birokrasi yang panjang. Ia memastikan seluruh aspirasi dari Kabupaten Lebong akan dikomunikasikan langsung dengan kementerian dan lembaga terkait. Dengan pengawalan dari DPD RI, ia optimistis usulan tersebut bisa segera direalisasikan.
“Harapannya, manfaat pembangunan bisa langsung dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
