RAKYATMERAHPUTIH – DPRD Kota Bengkulu memastikan para pedagang yang terdampak penertiban dan pembongkaran saung di kawasan Pantai Panjang tetap memiliki kesempatan untuk berjualan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota BengkuluKetua Fraksi PAN DPRD Kota Bengkulu, Dediyanto, mengatakan Pemerintah Kota Bengkulu telah menyediakan fasilitas awning yang dapat dimanfaatkan para pedagang.
“Mereka kan tidak dihilangkan haknya untuk berjualan. Makanya awning yang sudah dibangun oleh Pemda Kota itu boleh ditempati. Secara teknisnya silakan hubungi Dinas Pariwisata,” ujar Dediyanto, Kamis (21/05/2026).
Pernyataan itu disampaikan menyusul polemik penertiban dan pembongkaran saung di kawasan Pantai Panjang yang menuai protes dari sejumlah pedagang.
Sebelumnya, para pedagang mendatangi DPRD Kota Bengkulu untuk menyampaikan keluhan terkait dugaan maladministrasi dalam proses penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota Bengkulu.
Dediyanto mengatakan DPRD telah mendengarkan seluruh aspirasi dan tuntutan para pedagang terdampak.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa secara prinsip semua pihak sebenarnya mendukung penataan Pantai Panjang agar kawasan wisata tersebut menjadi lebih tertata.
“Tidak ada yang menolak untuk melakukan tata kelola Pantai Panjang. Semua pihak mendukung,” katanya.
Menurutnya, yang perlu diperbaiki adalah mekanisme pelaksanaan penataan agar tetap memperhatikan kepentingan masyarakat kecil yang mencari nafkah di kawasan wisata tersebut.
“Bagaimana tata kelola ini dilakukan, itu yang kemudian dari hari ke hari perlu diperbaiki. Masukan-masukan yang baik tentu harus kita respons,” tambahnya.
DPRD Kota Bengkulu juga berencana menggelar pertemuan lanjutan dengan berbagai pihak guna mencari solusi terbaik atas persoalan tersebut.
Selain itu, koordinasi dengan unsur Forkopimda juga akan dilakukan untuk memastikan proses penataan berjalan sesuai aturan dan tidak memunculkan persoalan hukum.
Dediyanto menilai pendekatan dialog dan komunikasi menjadi langkah penting agar penataan Pantai Panjang tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.
Ia berharap pemerintah dan pedagang bisa menemukan titik temu sehingga penataan kawasan wisata tetap berjalan tanpa menghilangkan mata pencaharian masyarakat.
