RAKYATMERAHPUTIH – Di tengah tekanan fiskal yang semakin ketat, Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan bahwa APBD 2026 tetap berpihak kepada rakyat, terutama sektor, infrastruktur dasar, dan Kesehatan serta Pendidikan. Ini ditegaskan dalam pengesahan RAPBD menjadi Perda pada rapat paripurna DPRD, Jumat (28/11/2025).
Struktur APBD yang dibacakan Juru Bicara Banggar, Edwar Samsi, menunjukkan total pendapatan Rp 2,66 triliun dan total belanja Rp 2,73 triliun, menyisakan defisit Rp 71 miliar. Meski begitu, Edwar memastikan bahwa “SILPA akan menutup defisit tanpa mengganggu program prioritas.”
Fraksi PAN, melalui Hidayat, menekankan pentingnya keberlanjutan program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat: pembangunan jalan, peningkatan sarana pertanian, serta program pro-rakyat berbasis pelayanan publik.
“Sektor pertanian kita tidak boleh melemah. Infrastruktur pedesaan tetap harus dibangun. Jangan sampai keterbatasan fiskal membuat masyarakat kecil menjadi korban,” ujar Hidayat.
Fraksi Kebangkitan Keadilan menambahkan bahwa program yang dijalankan harus menekan ketimpangan ekonomi. Ketua fraksi Zainal menyebut bahwa anggaran tanpa orientasi kesejahteraan akan kehilangan makna.
Fraksi Golkar bahkan menuntut pemerintah untuk mencari sumber pendanaan alternatif karena TKD menurun drastis. “Manfaatkan skema nasional seperti Instruksi Presiden Jalan Daerah. Jangan hanya mengandalkan APBD,” kata Mahdi Husen.
Wakil Gubernur Bengkulu, Mi’an, meyakinkan bahwa seluruh catatan fraksi akan dijadikan pedoman eksekusi APBD 2026. “Setelah disahkan, dokumen APBD segera kita kirim ke Kemendagri untuk evaluasi akhir,” jelasnya.
Dengan kondisi fiskal yang terbatas, APBD 2026 menjadi ujian kreativitas Pemprov Bengkulu dalam memastikan pembangunan tidak berhenti dan kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas utama.
Penulis : Windi Junius
Editor : Redaksi
