RAKYATMERAHPUTIH – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Bengkulu selama libur sekolah bukan hanya soal ketegasan pemerintah menjaga layanan, tetapi juga menjadi ujian bagi tata kelola distribusi dan kesiapan logistik. Program itu memastikan bahwa lebih dari 200 ribu penerima manfaat, dari balita hingga ibu hamil, tetap memperoleh asupan gizi, meski aktivitas sekolah dihentikan.
Kepastian pelaksanaan itu disampaikan Kepala Regional SPPG Provinsi Bengkulu, Gloria Sitomorang. Ia menegaskan mekanisme distribusi selama libur dilakukan melalui pengantaran terjadwal setiap Senin dan Kamis. Sementara pada hari lain, paket makanan kering dikirim menggantikan ompreng biasa.
“Gizinya tetap sama, hanya cara distribusinya yang berbeda,” kata Gloria.
Namun, implementasi sistem baru di masa libur membuka tantangan di lapangan. Pertama, soal koordinasi dengan sekolah. Tidak semua sekolah memiliki tenaga atau kesiapan logistik untuk menyalurkan makanan saat libur. Guru yang biasanya menjadi penghubung dengan orang tua tak selalu tersedia.
“Ada guru yang mengatakan tidak mampu mengoordinir saat libur,” ujarnya.
Situasi itu memaksa SPPG membuat kesepakatan. Penyaluran dilakukan hanya di sekolah dan wali murid yang menyatakan kesediaan. Mereka menandatangani berita acara kesepakatan, termasuk terkait jenis paket makanan yang diperoleh.
“Jika tidak disetujui, paket tidak disalurkan,” tegas Gloria.
Mekanisme ini berpotensi menimbulkan kesenjangan. Sebagian besar pihak memahami keterbatasan sekolah dan guru, namun di sisi lain publik mempersoalkan apakah program layanan dasar seperti MBG seharusnya bergantung pada kesediaan sekolah. Jika distribusi logistik mampu diperkuat, seharusnya program tidak bergantung pada kesiapan pihak lain yang tidak memiliki tugas utama sebagai pelaksana distribusi.
Dalam skala provinsi, MBG kini mencakup lebih dari 200 ribu penerima. Angka ini meningkat dibanding libur sebelumnya. Lonjakan ini menguji sistem distribusi, mulai dari kendaraan pengantar, tenaga lapangan, hingga fasilitas penyimpanan. Paket kering membutuhkan ruang penyimpanan besar, sedangkan makanan siap saji memerlukan kecepatan distribusi. Keduanya menuntut perencanaan matang.
Sumber daya manusia SPPG yang bertambah justru menjadi faktor penentu. Meski demikian, belum semua wilayah memiliki dukungan logistik memadai. Daerah pinggiran, terutama di kabupaten dengan akses terbatas, adalah titik rawan evaluasi. Jika antisipasi tidak dilakukan, keterlambatan penyaluran atau ketidaksesuaian paket bisa terjadi.
Program ini juga menguji koordinasi dengan pemerintah daerah. Selama ini, peran pemerintah daerah dianggap vital dalam memfasilitasi distribusi. Dalam libur sekolah, koordinasi itu menjadi lebih berat karena sekolah, yang biasanya menjadi kantor distribusi—tidak beroperasi.
Dalam konteks tata kelola, program ini menunjukkan dua sisi: pemerintah ingin program tetap berjalan, namun sistem pendukung belum sepenuhnya adaptif. Pengalaman libur sebelumnya dinilai kondusif, tetapi cakupan kali ini lebih besar. Perbandingan rawan menimbulkan bias. Jika libur Juni melibatkan penerima lebih sedikit, maka libur akhir tahun menjadi eksperimen besar pertama.
Pada akhirnya, pelaksanaan MBG di masa libur menjadi cermin kesiapan pemerintah menghadapi distribusi berskala besar. Keberhasilannya akan memperkuat kepercayaan publik. Sebaliknya, jika hambatan logistik tidak diantisipasi, program bisa kehilangan efektivitas di tengah semangat keberlanjutannya.
Gloria berharap pelaksanaan tetap kondusif. Namun publik menunggu lebih dari itu: kepastian bahwa tata kelola distribusi siap menghadapi skala besar tanpa bergantung pada pihak lain yang tidak didesain untuk menangani logistik.
MBG selama libur sekolah, dengan segala tantangannya, adalah momentum refleksi. Program ini bukan hanya tentang memberi makan, melainkan menunjukkan apakah sistem distribusi pangan publik mampu bekerja dalam kondisi tidak ideal.
