Warga Lebong Diduga Jadi Korban TPPO

- Jurnalis

Kamis, 20 November 2025 - 18:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi TPPO (foto: dok hukum online)

Ilustrasi TPPO (foto: dok hukum online)

Lebong – Menyikapi informasi yang disampaikan pihak berwenang dari Bandung, Jawa Barat, kepada Pemerintah Kabupaten Lebong melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) beberapa waktu lalu, terungkap bahwa seorang warga dari salah satu desa di Kecamatan Lebong Utara terjaring aparat saat dilakukan penggerebekan di lokasi penampungan calon tenaga kerja tujuan luar negeri di Bandung, Jawa Barat.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Tenaga Kerja Disnakertrans Kabupaten Lebong, Riko Tandean, kepada awak media di ruang kerjanya, Kamis (20/11/25).

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Lebong, kami mengimbau seluruh warga untuk lebih waspada terhadap informasi di media sosial serta berhati-hati dalam memilih perusahaan atau menerima tawaran untuk bekerja ke luar negeri,” ujar Riko.

Menurutnya, kewaspadaan penting dilakukan untuk menghindari kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yaitu kejahatan serius yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang secara ilegal melalui ancaman, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi. Bentuk eksploitasi dapat berupa kerja paksa, perbudakan modern, eksploitasi seksual, hingga perdagangan organ.

Baca Juga :  Audiensi Nihil, Sekda Dicerca Massa May Day karena Tak Tunjukkan Bukti Dinas Gubernur

Untuk mencegah terjadinya TPPO, Riko menegaskan bahwa masyarakat harus berhati-hati terhadap tawaran kerja ilegal yang terlalu menggiurkan, terutama tawaran kerja ke luar negeri. Ia menekankan pentingnya menggunakan jalur resmi seperti BP2MI, memverifikasi informasi lowongan, perusahaan, serta agen penyalur sebelum menerima tawaran apa pun. Masyarakat juga diminta tidak menyerahkan dokumen pribadi kepada pihak yang tidak jelas serta segera melaporkan indikasi penipuan kepada pihak berwenang.

Riko Tandean turut menyampaikan beberapa Tips Menghindari TPPO:

  1. Gunakan jalur resmi. Pastikan seluruh proses pekerjaan luar negeri dilakukan melalui jalur resmi dan instansi terkait seperti BP2MI.
  2. Verifikasi tawaran kerja. Cek kebenaran lowongan, gaji, lokasi, dan kondisi kerja sebelum memutuskan berangkat.
  3. Waspadai tawaran terlalu bagus. Curigai iming-iming gaji tinggi dengan persyaratan yang terlalu mudah.
  4. Hati-hati terhadap informasi di media sosial. Jangan mudah percaya pada tawaran dari akun pribadi atau sumber tidak jelas.
  5. Jaga dokumen pribadi. Jangan menyerahkan KTP, paspor, atau visa kepada pihak lain tanpa alasan jelas.
  6. Kenali prosedur legal. Pahami seluruh persyaratan, hak, dan kewajiban untuk bekerja ke luar negeri.
  7. Konsultasikan dengan pihak berwenang. Jika ragu, konsultasikan tawaran kerja ke Disnaker atau BP2MI.
Baca Juga :  Dituntut 8 Tahun Penjara, Terdakwa Kasus PTM–Mega Mall Siapkan Pledoi

Selain itu, Riko Tandean juga berharap seluruh pemerintah desa di Kabupaten Lebong dapat segera melapor kepada Disnakertrans atau pihak berwajib apabila menemukan atau mendengar adanya upaya rekrutmen tenaga kerja oleh oknum yang tidak jelas identitas maupun perusahaannya.

“Kami memiliki seluruh data perusahaan yang terafiliasi secara resmi. Jika ada kecurigaan terhadap upaya rekrutmen tenaga kerja di desa-desa, segera laporkan kepada Disnakertrans atau pihak berwajib,” tegas Riko Tandean.


Berita Terkait

Bekal dari Pelabuhan untuk Kampus, GM Pelindo Bengkulu Ajak Mahasiswa UNIB Bermimpi Besar
Dorong Tata Kelola Transparan, Kejati Bengkulu dan Pelindo Lanjutkan Kerja Sama Hukum
Pemprov Bengkulu Matangkan Verval KDMP, Siapkan Penandatanganan Serentak
Kekerasan Anak Tak Hanya Luka Fisik, Kejati Bengkulu Ajak Masyarakat Lebih Peka
Truk Batu Bara Tak Lewat Padang Serai, Pemprov Bengkulu Siapkan Kajian Jalur Khusus
Stok Pemerintah Makin Kuat, BULOG Genjot Penyerapan Hasil Panen Petani
PHRI Bengkulu Warning Satpol PP soal Sidak Hotel: Jangan Tanya Izin di Lapangan
Proses SK Perpanjangan Selesai Bulan Ini, BKD Fokus Optimalisasi PPPK Paruh Waktu
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 26 Oktober 2026 - 19:34 WIB

Bekal dari Pelabuhan untuk Kampus, GM Pelindo Bengkulu Ajak Mahasiswa UNIB Bermimpi Besar

Rabu, 21 Oktober 2026 - 13:05 WIB

Dorong Tata Kelola Transparan, Kejati Bengkulu dan Pelindo Lanjutkan Kerja Sama Hukum

Senin, 19 Oktober 2026 - 18:38 WIB

Pemprov Bengkulu Matangkan Verval KDMP, Siapkan Penandatanganan Serentak

Senin, 19 Oktober 2026 - 17:35 WIB

Kekerasan Anak Tak Hanya Luka Fisik, Kejati Bengkulu Ajak Masyarakat Lebih Peka

Jumat, 9 Oktober 2026 - 17:28 WIB

Stok Pemerintah Makin Kuat, BULOG Genjot Penyerapan Hasil Panen Petani

Berita Terbaru