RAKYATMERAHPUTIH – Kebijakan Work From Anywhere (WFA) di Provinsi Bengkulu bukan hanya soal fleksibilitas kerja, tetapi juga bagian dari strategi besar efisiensi anggaran daerah 2026. Pemerintah Provinsi Bengkulu secara terbuka mengakui, kebijakan ini satu paket dengan pemangkasan belanja rutin, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN.
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menilai, kebijakan ini perlu diambil agar keuangan daerah tetap sehat di tengah tekanan anggaran. “Yang kita hemat adalah biaya birokrasi, bukan pelayanan,” tegas Helmi.
Pj Sekda Bengkulu Herwan Antoni menjelaskan, pemangkasan TPP dilakukan secara proporsional. Pejabat eselon II mengalami pemangkasan hingga 60 persen, eselon III sekitar 50 persen, sementara staf dipangkas dengan persentase lebih kecil.
“Ini satu paket dengan kebijakan efisiensi, termasuk pengurangan hari kerja di kantor,” kata Herwan.
Menurutnya, kondisi keuangan daerah menuntut pemerintah mengambil langkah realistis tanpa mengorbankan pelayanan publik. Efisiensi dilakukan pada belanja operasional internal birokrasi, bukan pada layanan masyarakat.
Kebijakan WFA memungkinkan penghematan anggaran listrik, air, operasional kantor, hingga perjalanan dinas. Dana yang dihemat diharapkan dapat dialihkan ke sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Meski TPP dipangkas, Pemprov memastikan tidak ada pengurangan hak dasar ASN. Pemerintah berharap ASN memahami kondisi fiskal daerah dan tetap bekerja profesional.
Langkah ini dinilai berani, namun realistis. Di satu sisi, ASN diberi fleksibilitas bekerja. Di sisi lain, mereka diminta berkontribusi dalam penghematan anggaran.
Pemprov Bengkulu optimistis, kombinasi WFA dan efisiensi anggaran dapat menciptakan birokrasi yang lebih ramping, efektif, dan berorientasi hasil.
Ke depan, evaluasi akan menjadi kunci. Jika kebijakan ini mampu menjaga kinerja ASN sekaligus menyehatkan keuangan daerah, Pemprov Bengkulu membuka peluang menjadikannya kebijakan permanen.
Penulis : Windi Junius
Editor : Redaksi
