RAKATMERAHPUTIH — Upaya Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mencapai target pertumbuh ekonomi, Wakil Gubernur Bengkulu, Mian menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian daerah.
Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto, mendorong seluruh jajaran pemerintah daerah bekerja lebih agresif dalam memperkuat ekosistem usaha rakyat. Hal itu disampaikan Mian, saat menghadiri Rapat Koordinasi Infrastruktur Publik dan Pembiayaan KUR di Jakarta, Rabu (26/11).
Rapat yang mengusung tema “Optimalisasi Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Berbasis Infrastruktur Publik serta Pembiayaan KUR bagi UMKM” tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan nasional dan daerah. Diskusi mengerucut pada satu kesimpulan penting: penguatan UMKM harus dilakukan secara sistematis melalui infrastruktur publik, akses permodalan, serta ruang promosi yang layak dan berkelanjutan.
Dalam keterangannya, Wakil Gubernur Mian menegaskan bahwa Bengkulu kini menempatkan UMKM sebagai garda terdepan penguatan ekonomi daerah. Menurutnya, peningkatan kapasitas usaha mikro menjadi kunci untuk mendongkrak aktivitas ekonomi, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, hingga menekan tingkat kemiskinan.
“Hari ini saya hadir mengikuti Rakor Infrastruktur Publik dan Pembiayaan KUR untuk UMKM di Jakarta. Bengkulu saat ini sedang fokus mencapai target ekonomi 8 persen sebagaimana diminta oleh Bapak Presiden Prabowo,” ujar Mian.
Ia menilai bahwa UMKM Bengkulu sebenarnya telah menunjukkan perkembangan positif, terutama di titik-titik pusat keramaian, ruang publik, serta kawasan yang kini menjadi magnet aktivitas sosial masyarakat. Meski demikian, masih banyak tantangan yang harus dijawab pemerintah.
Menurut Mian, pengembangan infrastruktur publik yang mampu menopang aktivitas UMKM masih menjadi pekerjaan rumah besar. Ketersediaan ruang promosi yang representatif, akses bagi pelaku usaha di lokasi strategis, hingga tata kelola sentra UMKM masih perlu pembenahan lebih serius.
“Tempat-tempat pelayanan publik, tempat berkumpul anak muda yang ada pedagang UMKM-nya biasanya selalu ramai. Namun, ada juga beberapa lokasi UMKM yang posisinya stagnan — kadang ramai, kadang sepi. Tadi juga disampaikan trik-triknya dalam rapat ini, dan akan kita bawa ke Bengkulu sebagai bahan pembelajaran,” jelas Mian.
Ia menegaskan perlunya pendekatan yang lebih terstruktur, mulai dari penataan lokasi strategis, pembinaan pelaku UMKM, hingga integrasi dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar pelaku usaha benar-benar merasakan manfaat pembangunan ekonomi.
Rapat koordinasi ini menitikberatkan pada dua pilar utama, kredit pembiayaan KUR yang ramah pelaku usaha kecil, serta infrastruktur publik yang mampu menjadi wadah berkembangnya produk-produk lokal. Pemerintah pusat mendorong daerah untuk memaksimalkan fasilitas KUR sebagai instrumen percepatan, terutama bagi pelaku usaha yang baru merintis atau ingin memperluas kapasitas produksi.
Dengan akses modal yang lebih mudah dan infrastruktur publik yang mendukung, UMKM Bengkulu diharapkan dapat menembus pasar yang lebih luas, meningkatkan daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat penting di tingkat nasional, antara lain. Wakil Menteri UMKM, Helvi Moraza. Deputi Bidang Usaha Mikro, Riza Damanik. Pejabat eselon di Kementerian UMKM RI. Perwakilan pemerintah daerah se-Indonesia. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menandai bahwa penguatan UMKM bukan lagi sekadar program, melainkan gerakan nasional yang harus dijalankan secara kolaboratif dari pusat hingga daerah. (**)
