RAKYATMERAHPUTIH – Di tengah polemik isu internal, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga fokus menyiapkan langkah strategis dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya untuk menekan belanja pegawai sesuai ketentuan nasional.
Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Dalam aturan tersebut, pemerintah daerah diwajibkan menjaga rasio belanja pegawai di bawah 30 persen paling lambat pada tahun 2027.
Untuk mencapai target tersebut, Pemprov Bengkulu telah menyiapkan sejumlah kebijakan strategis.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah moratorium penerimaan pegawai baru serta pembatasan mutasi masuk.
Selain itu, pemerintah juga melakukan penyesuaian terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagai bagian dari pengendalian belanja.
“Kami sudah menyusun lima skema simulasi untuk mencapai target tersebut,” ujar Sekda.
Dari hasil simulasi, terdapat beberapa kombinasi kebijakan yang dinilai mampu mendekati bahkan mencapai target di bawah 30 persen.
Beberapa opsi yang dikaji antara lain penyesuaian komponen belanja pegawai, termasuk kemungkinan pengeluaran tunjangan tertentu dari perhitungan.
Selain itu, optimalisasi pengendalian TPP juga menjadi salah satu fokus utama.
Tidak hanya menekan belanja, Pemprov Bengkulu juga berupaya meningkatkan pendapatan daerah agar rasio belanja pegawai dapat ditekan secara proporsional.
Langkah ini dinilai penting agar kebijakan efisiensi tidak berdampak negatif terhadap pelayanan publik.
Di sisi lain, pemerintah juga mulai mendorong efisiensi penggunaan energi di lingkungan ASN.
Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap isu nasional terkait potensi krisis energi.
Penghematan energi, termasuk penggunaan bahan bakar minyak (BBM), akan diformulasikan dalam kebijakan internal pemerintah.
Langkah ini diharapkan dapat membantu menekan pengeluaran sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.
Menurut Sekda, kebijakan ini bukan hanya soal penghematan, tetapi juga bagian dari upaya menciptakan tata kelola keuangan yang lebih sehat.
Dengan strategi yang matang, Pemprov Bengkulu optimistis dapat memenuhi target nasional tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.
Dengan kombinasi kebijakan efisiensi dan peningkatan pendapatan, diharapkan kondisi fiskal daerah dapat semakin kuat ke depan.
Penulis : Windi Junius
Editor : Redaksi
